DAMPAK PELEMAHAN RUPIAH TERADAP DAYA BELI MASYARAKAT

TUGAS SOFTSKILL BAHASA INDONESIA

MUKHLASIN
25211028
3EB10

Penjualan emas pada 2014 diprediksi masih stabil menyusul tren harga emas dunia yang cenderung turun serta pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS.

”Penjualan emas cenderung stabil di tahun ini, tidak naik dan tidak turun. Dampak pelemahan rupiah terhadap dolar AS dan harga emas dunia yang cenderung turun membuat daya beli masyarakat terhadap perhiasan emas masih stabil,” ungkap Ketua Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) Kota Semarang, Bambang Yuwono, kemarin.

Selama ini tren harga emas, kata dia, dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS serta harga emas dunia. Harga emas memang tidak bisa diprediksi karena harganya selalu bergerak menyesuaikan harga emas dunia.

Harga emas dunia tergantung situasi ekonomi pasar global. Menurut Bambang, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan terus melemah apabila situasi perekonomian Indonesia tidak kondusif.

Apalagi tahun ini, akan digelar pesta demokrasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Bambang memperkirakan, situasi selama Pemilu akan menentukan nilai tukar rupiah. Kalaupun situasi selama Pemilu aman dan berlangsung kondusif dapat dipastikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali menguat.

”Saya kira Pemilu berlangsung aman. Dengan begitu, harga emas cenderung stabil. Sehingga, diharapkan daya beli emas kembali bergairah,” tutur pemilik toko emas Dewi Sri di Jalan KH Agus Salim.

Cenderung Turun

Tercatat, belakangan ini harga perhiasan emas cenderung turun. Pada Rabu (15/1) emas perhiasan kadar 99% mencapai Rp 487 ribu per gram turun dari semula Rp 480 ribu per gram. Harga emas dengan kadar 75% sebesar Rp 440 ribu per gram turun dari Rp 430 ribu per gram. Sedang, emas dengan kadar 42% mencapai Rp 240 ribu per gram turun dari sekitar Rp 230 ribu per gram. Turunnya harga emas, imbuh Bambang, tidak disertai dengan peningkatan penjualan.

Daya beli masyarakat terhadap perhiasan masih lesu. Kurun dua hari terakhir, penjualan emas cenderung sepi. Terjadi penurunan penjualan sebesar 30%.

”Penjualan perhiasan emas merosot sejak awal Januari lalu. Kondisi ini dipengaruhi kenaikan harga elpiji 12 kilogram dan melambungnya bahan-bahan pokok,” ujarnya. Kenaikan elpiji 12 kg membuat masyarakat menunda untuk membeli perhiasan emas. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan pokok dibanding membeli perhiasan emas. Daya beli masyarakat cenderung menurun, terutama masyarakat perkotaan.

Selama ini, kata Bambang, masyarakat kota mengandalkan sisa penghasilan mereka untuk membeli perhiasan. Jika ada sisa penghasilan mereka membeli perhiasan emas untuk investasi. 

 Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), tidak dirasakan langsung industri minuman ringan dalam negeri.

Namun kondisi ini memunculkan kekhawatiran pelemahan rupiah akan berdampak pada berkurangnya konsumsi masyarakat terhadap minuman ringan siap saji.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi industri Minuman Ringan (ASRIM) Triyono Prijosoesilo saat berbincang dengan Liputan6.com.

"Sampai saat ini dampaknya belum terasa ke sisi produksi, namun yang jadi pertimbangan apakah pelemahan rupiah ini nantinya akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Jadi yang ditakutkan industri itu lebih kepada daya beli," ujar dia di Jakarta, seperti ditulis Rabu (21/8/2013).

Kemungkinan penurunan daya beli masyarakat ini, menurut Triyono, terjadi bila pelemahan rupiah berlangsung lama dan ditambah dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini tidak sekuat tahun lalu.

Hal ini menjadi tantangan yang dihadapi perekonomian nasional karean perilaku konsumen bisa saja berubah untuk lebih menjaga konsumsinya.

"Seperti contoh, bisa saja ada perubahan pola dari pada membeli minuman diluar, lebih menghemat dengan membawa minuman sendiri, atau dari pada makan direstoran yang pasti juga harus beli minum, mereka lebih memilih untuk makan dirumah," tutur dia.

Sedangkan dari sisi produksi, dia mengatakan, untuk bahan baku industri minuman ringan nasional secara umum hanya berasal dari dalam negeri. Namun untuk bahan baku pengemasan ini yang masih mengimpor dari luar negeri.

Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, pelemahan rupiah seperti sekarang bukan tidak mungkin juga akan mempengaruhi biaya produksi dan harga jual minuman ringan.

"Masih impor itu seperti PET (polyethylene terephthalate) dan alumunium untuk kemasan, tetapi jumlahnya tidak sebesar yang suplai dari luar negeri jadi secara kontribusi ke biaya produksi tidak terlalu besar. Tetapi kita akan terus awas hal ini," tandas Triyono. 

Langkah Bank Indonesia (BI) yang terkesan membiarkan nilai tukar rupiah melemah beberapa bulan terakhir ini hingga melewati 12.000 per dollar AS memang berpengaruh baik bagi cadangan devisa yang terus meningkat.
Namun, di sisi lain, juga ada dampak negatif yang tidak kalah serius. Ada pelajaran penting di balik kondisi rupiah yang melemah terhadap dollar AS menjelang akhir 2013 sampai pertengahan Januari 2014.
Pelemahan rupiah semestinya diatasi serius karena bisa menimbulkan efek domino yang memperpuruk perekonomian rakyat pada 2014. Efek tersebut juga mengurangi daya beli masyarakat dan mengancam kelangsungan lapangan kerja karena dunia usaha dan industri kesulitan atau tidak mampu membeli bahan baku impor untuk proses produksi.
Publik sempat kecewa dengan sikap BI yang secara tidak langsung menyatakan bahwa pelemahan rupiah wajar karena banyak utang jatuh tempo akhir tahun sehingga permintaan terhadap dollar melonjak. BI juga menyatakan pelemahan rupiah sudah sesuai dengan fundamental ekonomi Indonesia.
Dalam domain keilmuan ekonomi moneter, fundamental nilai tukar ditentukan beberapa faktor, seperti terms of trade, perbandingan antara harga barang luar negeri dan domestik, aset internasional yang dimiliki suatu negara, serta perbandingan pertumbuhan uang beredar dalam negeri dengan pertumbuhan uang beredar luar negeri, yaitu pertumbuhan jumlah dollar.
Indonesia yang banyak bergantung pada produk komoditas saat ini cukup terpukul karena harga di tingkat global turun sehingga terms of trade memburuk. Kemudian, cadangan devisa saat ini naik hingga 99,38 miliar dollar AS.
Memasuki 2014, Indonesia terkena langsung dampak turbulensi perekonomian global yang memorakporandakan teori-teori ekonomi keuangan. Berbagai kebijakan telah diluncurkan untuk mengatasi dampak tersebut, seperti menaikkan BI Rate. Namun, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tidak kunjung menguat.
Ada buku menarik berjudul Stabilizing The Unstable Economy karya Herman P Minsky yang bisa dijadikan referensi untuk menghadapi turbulensi perekonomian 2014.
Selama ini, para akademisi dan praktisi ekonomi mengenal istilah Minsky Moment untuk menggambarkan ekonomi yang berada dalam kondisi turbulensi. Kini, istilah tersebut menjadi relevan kembali setelah sekian lama tertimbun keangkuhan neoliberalisme.
Selama ini, pasar telah berjalan di jalur bebas hambatan. Hampir semua rezim pemerintahan di muka Bumi menciptakan kondisi yang memungkinkan pasar bekerja sempurna, termasuk membuat UU yang memuluskan pergerakan barang, jasa, keuangan, pembentukan lembaga-lembaga pendukung, serta mencegah segala rupa gangguan dari individu atau kelompok terhadap mekanisme pasar.
Intinya, dalam rezim neoliberal, peran negara tut wuri handayani, mendukung dari belakang. Setelah sekian lama, apa yang terjadi? Ternyata daya dan upaya tadi justru mengakibatkan turbulensi tiada henti.
Dengan kondisi demikian, banyak pihak yang merekomendasikan inversi atau pembalikan situasi yang menyebabkan turbulensi tersebut dengan memberlakukan kebijakan tidak lagi melepas sebebas-bebasnya. Di balik rekomendasi tersebut, bekerja model analisis yang melihat krisis saat ini bersifat siklikal bersandar pada teori siklus bisnis (business cycle), yang populer disebut Minsky Moment.
Teori siklus bisnis itu secara sederhana dinyatakan adanya dua periode. Pada mulanya, periode optimisme dalam pasar finansial. Ini ditandai dengan tindakan agresif ekspansif pemberi dan penerima pinjaman karena peluang keuntungan besar di masa depan.
Akibatnya, dalam periode ini, kehati-hatian diabaikan. Praktik spekulasi sangat dominan sehingga menggiring pada periode yang disebut the death of business cylce. Lalu, muncul periode pesimisme yang ditandai dengan hilangnya kepercayaan pada pelaku pasar yang menyebabkan krisis finansial.
Menurut Herman Minsky, ekonom yang pernah terpinggirkan selama periode optimisme pasar finansial, untuk mencegah krisis yang lebih luas, perlu memaksimalkan peran Dewan Bank Sentral AS.
Mereka bersama bank sentral negara-negara kapitalis maju lainnya bertindak sebagai lender of the last resort atau pemberi pinjaman terakhir. Kemudian, membawa kembali peran negara yang aktif dan intervensionis dalam pasar guna menstabilkan turbulensi ekonomi tersebut.
Keyness dikenal dengan rekomendasi untuk mengedepankan kebijakan moneter dibanding stimulus fiskal. Kebijakan ini melahirkan surplus bujet pada periode pertumbuhan untuk menciptakan ruang gerak membawa siklus bisnis ke wilayah soft landing jika terjadi ketidakstabilan atau turbulensi.
Minsky mengusulkan cara berbeda dengan menekankan bahaya suatu bangsa yang mengalami turbulensi ekonomi. Ini disebut fenomena ketidakpastian masuknya investasi yang dapat mengganggu aliran dana segar atau cash flow saat turbulensi. Gangguan ini melahirkan volatility of investment.
Lewat bukunya, Stabilizing The Unstable Economy, Minsky menjelaskan ekonomi suatu bangsa bisa rentan saat menghadapi fluktuasi dan cara memiliki instrumen untuk memagari perambatan fluktuasi. Menurutnya, proses yang menyebabkan financial fragility bersifat alamiah yang inheren sebagai kekuatan tersembunyi bekerja dalam sistem ekonomi suatu bangsa.
Minsky lebih mengedepankan peranan inovasi dan daya kewirausahaan untuk mengambil risiko sebagai faktor penggerak utama dari siklus bisnis. Hanya dengan program inovasi yang tepat dan menularkan kewirausahaan kepada rakyat luas yang mampu mengatasi turbulensi ekonomi.
Otoritas ekonomi suatu bangsa mestinya mencermati dengan baik teori Minsky yang bisa menunjukkan celah cara memotong rantai kecenderungan spiral down atau pusaran siklus yang menyedot energi dan sumber daya. Konkretnya, suatu pusaran karena defisit neraca perdagangan sehingga menyebabkan harga dollar terus meningkat dan rupiah melemah. Semua bahan kebutuhan pokok naik harganya.
Kenaikan harga membawa aliran daya beli rumah tangga terpuruk dan semakin tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup. Siklus spiral down tersebut perlu dikaji secara mendalam agar bisa dihentikan (Minsky Moment).
Intervensi pemerintah dan BI yang lebih besar dan sistemik agar nilai tukar rupiah tidak terus tersungkur tahun ini amat penting. Apalagi kebijakan nilai tukar fleksibel atau mengambang yang dianut otoritas moneter sangat rentan terhadap transaksi arbitrase yang memborong suatu mata uang lalu menjual dengan harga tinggi. Ini juga rentan terhadap spekulasi yang memanfaatkan ketidakpastian di dalam mekanisme pasar. Pemerintah hendaknya tidak mengabaikan dampak negatif kegiatan spekulan lokal dan global terhadap nilai tukar rupiah sekarang.

Sumber :

http://bisnis.liputan6.com/read/670621/pelemahan-rupiah-bisa-ubah-pola-konsumsi-masyarakat

http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/01/16/249434

http://koran-jakarta.com/?3713-mengatasi-minsky-moment

Pro Kontra Penutupan Lebak Bulus

TUGAS SOFTSKILL BAHASA INDONESIA

MUKHLASIN
25211028
3EB10

Penutupan Terminal Lebak Bulus memunculkan pro kontra di masyarakat. Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan akan ditutup untuk umum mulai Senin (6/1). Tapi itu hanya untuk terminal bus antarkota antarprovinsi (AKAP). Ini dilakukan menyusul pembangunan Mass Rapid Transit (MRT). Meski demikian, operasional bus AKAP tetap akan berjalan, hanya saja dialihkan ke terminal lain di Jakarta.

Penutupan terminal bus AKAP tersebut mendapat penolakan dari para awak bus. Mereka menolak meski dipindahkan ke terminal lain.

Penolakan warga terkait penutupan Terminal Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) Lebak Bulus, Jakarta Selatan, disebabkan kurangnya sosialisasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

 "Dishub kurang dalam sosialisasi kepada sopir, kenek, penjual tiket, warga, dan sebagainya. Sampai hari ini pun saya belum melihat dan mendengar ada langkah-langkah dari Dishub untuk mengencangkan sosialisasi untuk melakukan pendekatan atau dialog," kata Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan Tigor, Rabu (8/1/2013).

Selain itu, kata Tigor, hubungan birokrasi antara Gubernur DKI, Joko Widodo kepada Kepala Dishub, Udar Pristono sangat lemah berkaitan dengan hal sosialisasi.

"Birokrasinya (Pemprov) payah. Masalahnya Instruksi Gubernur kepada dishub soal penundaan agar Dishub memberikan tugas kembali kepada Dishub untuk sosilisasi. Tapi sampai hari ini saya melihat belum ada tuh pendekatan-pendekatan kembali," ujarnya.

Penolakan tersebut langsung ditanggapi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Menurutnya, dalam setiap keputusan pasti ada yang menolak. Dan hal tersebut adalah wajar.

Jokowi mengatakan, seharusnya masyarakat jangan terlalu khawatir. Dia menjanjikan bahwa penutupan tersebut sifatnya hanya sementara, selama proses pembangunan Mass Rapid Transit (MRT).

"Nanti kalo rampung ke sana lagi. Ini kan pembangunan sementara," katanya di Kawasan Tomang, Minggu (5/1).

Jokowi juga berjanji akan meninjau langsung ke terminal Lebak Bulus. Dia ingin memastikan bahwa semua berjalan aman.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengaku setuju bila Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Lebak Bulus ditutup sepenuhnya, untuk dibangun terminal Mass Rapid Transit.

Ditemui usai pertemuan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dengan perwakilan karyawan Perusahaan Otobus (PO) serta pedagang terminal Lebak Bulus, Rabu (8/1/2014), Tulus yang juga merupakan anggota DTKJ mengatakan pemerintah harus membangun feeder yang membantu penumpang-penumpang yang tadinya mengandalkan terminal Lebak Bulus, untuk pindah ke terminal-terminal linnya seperti Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pulogadung, dan Terminal Kalideres.

"Sekarang memang sudah ada angkutan umum dari Lebak Bulus ke Pulogadung, atau ke Kampung Rambutan. Tapi pemerintah harus menyediakan feeder yang lebih baik dengan harga lebih terjangkau," katanya.

Soal tuntutan karyawan Perusahaan Otobus (PO) dan pedagang yang meminta bus-bus AKAP tetap diberi kesempatan untuk melintas dan mengangkut serta menurunkan penumpang, Tulus mengaku tidak setuju.

"Itu justru bisa menimbulkan kemacetan," ujarnya.

Walaupun demikian, ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan dalam pertemuannya dengan warga terminal mengatakan akan mengirimkan surat rekomendasi ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar bus-bus AKAP tetap diberikan kesempatan menaikan dan menurunkan penumpang di terminal tersebut.

Sumber :

http://id.berita.yahoo.com/tulus-abadi-setuju-terminal-akap-lebak-bulus-ditutup-113343104.html

http://www.sayangi.com/megapolitan1/read/14937/penutupan-terminal-lebak-bulus-jokowi-itu-kan-cuma-sementara

http://jakarta.okezone.com/read/2014/01/08/500/923356/ini-penyebab-penolakan-penutupan-terminal-lebak-bulus

Pemisahan BI dengan OJK

TUGAS SOFTSKILL BAHASA INDONESIA

MUKHLASIN
25211028
3EB10

Bank Indonesia berprinsip, model pengawasan bank yang paling cocok adalah oleh bank sentral. Namun, BI tidak keberatan fungsi pengawasan bank diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan asal tetap diberi keleluasaan mengakses data perbankan secara cepat dan akurat.
Jalan tengah yang diusulkan BI adalah mengikutsertakan salah satu anggota Dewan Gubernur BI sebagai Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
”Sistem pengawasan lembaga keuangan dapat dituangkan dalam suatu model di mana Deputi Gubernur BI bidang pengawasan secara ex officio akan menjadi anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus sebagai chief supervisory officer otoritas pengawasan bank,” kata Deputi Gubernur BI Budi Rochadi saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (2/2/2010).
Jadi, ujar Budi, meskipun kebijakan pengawasan bank sudah menjadi kewenangan OJK sepenuhnya, BI tetap memiliki keleluasaan mengakses data perbankan secara cepat dan akurat.
Hal itu sangat penting untuk mendukung fungsi BI dalam menjaga kestabilan mata uang rupiah dan sebagai lender of the last resort atau penyedia likuiditas untuk menyelamatkan sistem keuangan.
Mustahil bagi BI bisa dengan cepat menyalurkan likuiditas jika tidak memiliki informasi yang memadai terhadap lembaga keuangan yang sistemik.
Padahal, faktor kecepatan dan ketepatan dalam pemberian bantuan kepada bank yang tengah menghadapi krisis likuiditas amat vital mengingat transaksi pembayaran antarbank terjadi dalam hitungan detik.
Budi mengatakan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-Undang BI Tahun 1999, pemisahan fungsi pengawasan bank dari BI akan mengakibatkan kurang optimalnya peran BI dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan.
Panitia kerja DPR
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI, pembentukan OJK paling lambat akhir 2010. Sebelumnya, pembentukan OJK diwarnai tarik ulur antara Kementerian Keuangan yang menginginkan OJK segera dibentuk dan BI yang menginginkan agar pembentukannya tidak terburu-buru serta terlebih dahulu dikaji secara mendalam.
Rencana pembentukan OJK sempat gamang karena pada faktanya, Inggris yang juga menerapkan model OJK (Financial Services Authority) ternyata gagal menahan krisis perbankan tahun 2008, yang ditandai oleh jatuhnya Northern Rock, Royal Bank of Scotland, TSB Lloyds, dan bank lainnya.
Bank-bank tersebut akhirnya harus direkapitalisasi dengan biaya yang sangat besar. Merespons hal tersebut, Parlemen Inggris akhirnya merekomendasikan agar fungsi pengawasan bank dan stabilitas keuangan dikembalikan kepada bank sentral Inggris, yakni Bank of England.
Namun, menurut anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait, pembentukan OJK kembali menemukan momentumnya sejak kasus Bank Century terungkap.
Kasus Century, lanjut Maruarar, secara jelas menunjukkan kelemahan pengawasan BI. Bank Century yang sudah sakit parah sejak merger tahun 2004 ternyata tetap dibiarkan hidup.
Bahkan, ungkap Maruarar, BI tidak mengetahui bahwa selama bertahun-tahun dana nasabah Bank Century telah diselewengkan oleh pemiliknya sendiri.
”Jadi, fungsi pengawasan bank harus dipisahkan dari BI. Karena itu, pembentukan OJK harus dipercepat,” ujar Maruarar.
Dalam salah satu kesimpulan rapat kemarin, Komisi XI DPR juga meminta kepada BI untuk memperketat, mengefektifkan, dan meningkatkan kualitas fungsi pengawasan perbankan.
Untuk membahas persoalan pengawasan perbankan secara lebih mendalam, Komisi XI DPR akan membentuk panitia kerja pengawasan perbankan.
Selanjutnya, Komisi XI dan BI sepakat untuk melakukan kajian mengenai model pengawasan perbankan yang paling cocok di Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan undang-undang mengenai pengawasan perbankan.
Rentang bunga
Di tempat yang sama, Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad mengatakan, rentang atau spread antara suku bunga dana dan kredit semakin menyempit.
Pada akhir Januari 2010, rentang suku bunga sebesar 6,08 persen, turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 6,24 persen. Penurunan rentang bunga, kata Muliaman, akan berjalan lebih cepat jika penyaluran kredit meningkat. BI menargetkan pertumbuhan kredit tahun ini sebesar 15 persen.
Untuk menurunkan rentang bunga, BI juga berencana memberikan patokan pada faktor-faktor yang memengaruhi bunga kredit, yakni bunga deposito, premi risiko, biaya operasional, dan margin keuntungan. Rentang bunga di Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga yang hanya berkisar 3-4 persen
Sumber :

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/02/03/06262314/Pengawasan.Bank.Diambil.Alih.OJK

Itensitas Banjir di Jakarta Pra dan Pasca Gubernur Jokowi

TUGAS SOFTSKILL BAHASA INDONESIA

MUKHLASIN
25211028
3EB10

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dinobatkan sebagai satu dari 134 tokoh terkemuka dunia versi pembaca majalah 'Foreign Policy' terbitan Amerika Serikat. Meski mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut, Jokowi tetap kalem.

"Ya biasa saja. Wong selama jadi gubernur saja saya belum pernah ke Amerika. Kalau dulu sih rutin. Jadi saya tidak ngerti kenapa bisa dinobatkan seperti itu," ujar pria yang memiliki bisnis mebel di Solo tersebut sesaat sebelum meninggalkan gedung Balaikota, Rabu (11/12) malam.

Jokowi sendiri mengaku tidak tahu bahwa dirinya dinobatkan sebagai tokoh terkemuka dunia dan disejajarkan dengan pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus, dan mantan kontraktor pada Badan Keamanan Nasional AS (NSA) Edward Snowden.

Meski demikian, ia mengatakan bahwa penobatan tersebut tidak akan mengubah dirinya. "Apa ada yang beda dengan saya dari tahun kemarin? Baju tidak pernah ganti. Wajah juga biasa saja, tidak ganti-ganti," ujar mantan Walikota Solo itu sambil terkekeh.

Sebuah majalah terbitan Amerika Serikat, 'Foreign Policy', telah menobatkan Jokowi sebagai satu dari 134 tokoh terkemuka dunia. Nama Jokowi masuk dalam kategori 'Challengers' atau tokoh dengan gebrakan baru.

Dalam situs webnya, majalah tersebut menyebut bahwa pria lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu menjadi sangat populer berkat aksi 'blusukan'. Maklum, Jokowi memang gemar turun langsung ke lapangan untuk melihat masalah di masyarakat. Aksi 'blusukan' itu tidak pernah luput dari sorotan media, mulai dari media nasional hingga media asing.

Menjelang 100 hari masa kepemimpinannya, Gubernur Joko Widodo (Jokowi) diuji oleh bencana banjir yang melanda di hampir sebagian wilayah Jakarta. Apalagi menurut ramalan cuaca BMKG, curah hujan di Jabodetabek masih cukup tinggi hingga akhir bulan Januari 2013. Akhirnya, Jokowi menyatakan Jakarta dengan status Siaga 1 bencana banjir, setelah mengetahui banjir mengancam di sebagian besar daerahnya.

Sejak terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, Jokowi dan Ahok menerima banyak menghadapi rintangan dalam bekerja. Rintangan tersebut adalah orang-orang di sekelilingnya, yang merupakan ‘warisan’ dari pemerintahan sebelumnya. Misalnya, aksi-sidak Jokowi di beberapa kantor kelurahan dan kecamatan, serta aksi Ahok memimpin rapat yang terekam di situs www.youtube.com. Tapi bagi keduanya, rintangan itu bisa dilalui. Bahkan mantan Gubernur Sutiyoso yang mencibir ‘blusukan’ Jokowi dan Farhat Abbas yang menghina Ahok, langsung dibela masyarakat.

Tapi kali ini situasinya berbeda. Alam sepertinya berkehendak lain. Musim penghujan masih melanda kawasan ibukota dan sekitarnya. Selama sepekan terakhir, intensitas curah hujan sulit diprediksi dan tampaknya tak kunjung berhenti dari hari ke hari. Permukaan tanah Jakarta mulai bersifat jenuh dan enggan menyerap air. Aliran air sungai di wilayah Jakarta yang lamban mencapai Laut Jawa, kini terus menampung air hujan di Jakarta, kemudian diperparah oleh ‘kiriman’ air dari daerah pinggiran Jakarta. Akibatnya bisa ditebak, sebagian besar wilayah Jakarta dikepung banjir.

Memang, bencana banjir bukan salah Jokowi, karena bencana ini sudah terjadi pada pemerintahan sebelumnya Bang Kumis, Bang Yos, Bang Ali Sadikin dan Abang-abang lain yang pernah menjadi penguasa Jakarta. Tapi dengan kondisi banjir saat ini di daerah aliran sungai (DAS), bukan berarti pemerintahan Jokowi-Ahok lepas dari kesalahan. Salah satu faktor yang menyebabkan Jokowi menjadi ‘kambing hitam’ bencana banjir, adalah jika ia dan seluruh aparaturnya tidak melakukan koordinasi.

Maka itu, komunikasi sangat menentukan penanganan banjir di Jakarta. Tak ada gunanya teknologi ponsel dan jaringan kamera CCTV, jika Jokowi tidak melakukan koordinasi yang intens. Komunikasi ini sangat efektif dan efisien, untuk mengurangi resiko korban jiwa di lapangan. Salah satu hal terpenting dalam berkomunikasi saat banjir melanda adalah pemenuhan logistik di tempat-tempat pengungsian dan pengaturan lalu lintas di saat macet.

Selain itu, sudah saatnya Jokowi kembali membangun komunikasi jangka panjang dengan gubernur Jawa Barat dan Banten, yang secara geografi merupakan daerah penyangga ibukota negara ini. Komunikasi ini harus lebih serius dan mendapat legaligas dari Pak Beye, presiden kita. Sebagai ibukota negara, masalah banjir di Jakarta bukan saja merupakan tugas seorang Jokowi, tapi butuh dukungan dari presiden.

Saya berharap, Jokowi belum terlambat menjalin komunikasi. Jokowi juga harus didukung kinerja anak buah yang loyal dan bukan anak buah ABS (asal bos senang). Dengan demikian, banjir yang sudah di depan mata bukan lagi dipandang sebagai sebuah musibah alam, tapi dipandang bagaikan kunjungan seorang sahabat, yang harus diterima dengan segala konsekuensi kekurangan yang ada. Jika Pemprov DKI Jakarta berhasil mengelola banjir dan dampaknya bagi seluruh lapisan masyarakat, niscaya, hasil ujian Jokowi dkk berhasil memuaskan.

Sumber :

http://green.kompasiana.com/iklim/2013/01/16/banjir-ujian-terberat-jokowi-524845.html

 

http://www.jokowidodo.org/2013/12/respons-jokowi-setelah-dinobatkan.html