Operasi pasar BI

 TUGAS SOFTSKILL BAHASA INDONESIA

MUKHLASIN
25211028
3EB10

  

Operasi pasar BI

Bank Indonesia (BI) kembali melakukan penyempurnaan Operasi Pasar Terbuka untuk menjaga stanilitas nilai rupiah. Diam-diam, kini bank sentral memberlakukan transaksi swap dengan metode lelang. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 15/24/DPM perihal Perubahan Kelima atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/18/DPM tanggal 7 Juli 2010 perihal Operasi Pasar Terbuka.

“Ketentuan ini merupakan penyempurnaan kelima atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/18/DPM perihal Operasi Pasar Terbuka yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan instrumen Operasi Pasar Terbuka untuk mendukung pengelolaan likuiditas dalam mencapai sasaran operasional kebijakan moneter, melalui transaksi swap yang dilakukan dengan metode lelang,” kata BI dalam keterangannya persnya yang dikuti di Jakarta, Kamis (11/7).

“Diharapkan cara ini dapat mendukung upaya Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah,” imbuh BI.

Menurut  BI, Transaksi Swap merupakan transaksi pertukaran valuta asing terhadap Rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (spot) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan counterpart yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Transaksi Swap Jual Bank Indonesia : merupakan transaksi beli valuta asing oleh Bank Indonesia melalui pembelian tunai (spot) dengan diikuti transaksi penjualan kembali valuta asing oleh Bank Indonesia secara berjangka (forward) yang dilakukan secara simultan dengan counterpart yang sama pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Transaksi Swap Beli Bank Indonesia : merupakan transaksi jual valuta asing oleh Bank Indonesia melalui penjualan tunai (spot) dengan diikuti transaksi pembelian kembali valuta asing oleh Bank Indonesia secara berjangka (forward) yang dilakukan secara simultan dengan counterpart yang sama pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.  “Peserta Transaksi Swap adalah Peserta OPT yang merupakan bank devisa. Dalam melakukan penawaran Transaksi Swap, Peserta OPT dapat mengajukan penawaran secara langsung atau melalui Lembaga Perantara,” ungkap BI lebih jauh.

Dengan pemberlakuan transaksi swap ini, maka BI bisa melakukan penawaran jual maupun beli nilai tukar terhadap rupiah dengan lebih bebas. Sebelumnya, BI hanya melakukan transaksi secara direct bukan dalam bentuk lelang.

 

Bank Indonesia (BI) juga kembali menaikkan suku bunga acuannya. Kali ini sebesar 50 basis poin (bps). Bank sentral berturut-turut menaikkan suku bunganya hingga berada di posisi 6,5 persen  dalam waktu dua bulan ini dari sebelumnya 5,75 persen.

 

“Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 11 Juli 2013 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 50 bps menjadi 6,5 persen,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Gedung BI, Thamrin, Kamis (11/7).

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk secara pre-emptive merespons meningkatnya ekspektasi inflasi serta memelihara kestabilan makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan di tengah ketidakpastian di pasar keuangan global. “Bank Indonesia tetap melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai kondisi fundamentalnya dan terus menjaga kecukupan likuiditas di pasar valas domestik,” ucap Agus. (max)

Referensi :

http://www.indopos.co.id/2013/07/bi-gelar-operasi-pasar-terbuka.html

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/13/08/02/mqw67w-ekonom-operasi-pasar-bi-tak-mampu-hentikan-pelemahan-rupiah

DAMPAK DARI ADANYA MOBIL MURAH

TUGAS SOFTSKILL BAHASA INDONESIA

MUKHLASIN
25211028
3EB10

Kelebihan dan Kekurangan Kebijakan Mobil Murah

Kelebihan

Dari beberapa pengunjung IIMS 2013 yang tengah melihat-lihat mobil murahnya Daihatsu ini mengatakan kalau mobil murah itu di lain sisi sangat menguntungkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan mobil.

"Seperti yang biasanya naik motor lalu mereka punya bayi, kasihan kalau kemana-mana bayi diajak naik motor. Ada rezeki sedikit bisa beli mobil ini, daripada beli mobil bekas mending beli mobil murah ini," kata Prasetya  kepada detikOto di IIMS akhir pekan lalu.

Hal senada juga dikatakan oleh Catur , ia sangat menyukai mobil murah dari pabrikan Daihatsu karena bentuknya yang imut dan juga harganya cukup terjangkau.

"Saya mau lihat-lihat dulu sebelum beli. Pas saya lihat tadi ternyata Ayla ini kabinnya luas dan juga saya tertarik melihat Ayla yang di modifikasi, tampilannya jadi keren," katanya sambil tersenyum.

Kekurangan

Ketika Prasetya dan Catur ditanya mengenai kekurangannya, mereka sama-sama mengatakan dan mempertanyakan dari segi keamanan dan keselamatannya.

"Jujur saja, untuk harga memang lebih murah, tapi yang perlu dipertanyakan soal safety-nya. Apalagi yang harganya Rp 76 jutaan itu, ada airbag-nya ga ya?," tanya Catur.

Apa dampak kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan yang diterapkan pemerintah baru-baru ini?

Ini akan memberikan banyak dampak positif, seperti;
Pertama, akan menciptakan permintaan baru serta mendorong pertumbuhan pasar otomotif domestik karena akan semakin banyak orang memiliki kemampuan untuk membeli mobil.
Kedua, ini akan mendorong pabrikan mobil untuk lebih agresif berinvestasi di Indonesia guna membangun pabrik-pabrik baru untuk memproduksi mobil murah dan ramah lingkungan. Ini juga akan dilakukan oleh Nissan, Suzuki dan Honda.
Ketiga, penanaman modal asing yang baru akan menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Bahkan, ini akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Keempat, ini akan memacu pabrikan mobil untuk membawa teknologi baru, serta membangun fasilitas riset dan pengembangan di Indonesia. Ini juga akan meningkatkan kualitas tenaga kerja di industri otomotif.
Kelima, kebijakan ini akan mendorong lokalisasi komponen, yang pada akhirnya akan memperkuat dan mendorong pertumbuhan industri komponen otomotif.
Keenam, ini akan meningkatkan citra positif industri otomotif Indonesia karena mobil ramah lingkungan cenderung menghasilkan emisi korban rendah sehingga mendukung pemeliharaan lingkungan secara berkelanjutan.

Kebijakan mobil murah kerap dikaitkan dengan rencana Indonesia menghadapi pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana sebenarnya kesiapan sektor otomotif Indonesia?

Industri otomotif di Indonesia sebenarnya telah diregulasi sejak tahun 1999 dengan  diberlakukannya kebijakan otomotif oleh pemerintah yang secara substansial mengurangi bea masuk kendaraan dan suku cadang kendaraan. Industri ini selanjutnya juga diliberalisasi dengan dimasukannya industri otomotif di daftar Common Effective Preferential Tariff (CEPT) pada 2002 yang ditandatangani oleh enam negara, yakni oleh Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Isi kesepakatan itu pada dasarnya mengurangi tarif intra-regional sebesar 0-5 persen.

Hingga saat ini, pemain otomotif yang ada telah memperoleh manfaat skala ekonomi dari  pasar domestik yang besar dan berkembang. Karena itu, beberapa pabrikan otomotif memilih beberapa perusahaan mobil Indonesia sebagai basis produksi untuk pasar ekspor. Misalnya, Astra International dipilih oleh pabrikan mobil Toyota, Daihatsu dan Isuzu untuk menjadi basis produksi kendaraan.

Di sisi lain, industri otomotif Indonesia  telah memiliki formasi tenaga kerja terampil akibat alih teknologi dari produsen, serta akumulasi pengalaman produksi untuk jangka waktu yang cukup lama. Selain itu, industri otomotif ditunjang oleh industri komponen yang juga didukung oleh keahlian, teknologi dan modal dari pabrikan otomotif.

Apa saja keunggulan produk otomotif Indonesia bila dibandingkan dengan Thailand yang juga menjadi basis produksi otomotif kawasan?

Pasar otomotif Indonesia sejauh ini masih memiliki tingkat penetrasi mobil yang rendah, yakni 40 unit per 1000 penduduk dibandingkan dengan Thailand yang mencapai 140 unit per 1000 penduduk. Ini berarti ruang untuk pertumbuhan masih besar, apalagi didukung oleh populasi yang besar dan terus berkembang, yakni mencapai 250 juta jiwa, serta meningkatnya jumlah kelas menengah.

Keunggulan lainnya, Indonesia memiliki ketersediaan tenaga kerja murah dan  terampil, serta didukung oleh kuatnya pendukung industri komponen yang mengamankan ketersediaan komponen murah dan berkualitas. Sumber daya alam melimpah juga akan mengamankan pasokan bahan baku untuk industri komponen. Demikian halnya dengan ketersediaan pembiayaan murah dari bank dan perusahaan pembiayaan.

Apa kendala yang mengancam industri otomotif Indonesia dan perlu segera dibenahi untuk menghadapi persaingan bebas di ASEAN?

Pertama, Research & Development (R&D) di industri otomotif Indonesia masih relatif muda dan lemah. Tenaga kerja, sistem dan sarana untuk fasilitas R & D sebagian besar dilakukan oleh pabrikan otomotif, sedangkan keterlibatan insinyur lokal masih terbatas. Kedua, infrastruktur yang baik masih kurang, seperti listrik, komunikasi dan jalan tol untuk memastikan konektivitas antar negara dengan biaya logistik yang kompetitif. Ketiga, tumpang tindih peraturan pemerintah dan kebijakannya yang dapat menghalangi investasi.

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyo­no dan para pembantunya tampaknya sadar betul bahwa politik adalah seni memanfaatkan momentum. Maka ketika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mulai membenahi Jakarta dari kemacetan, serta popularitas dan elektabilitasnya kian tak terbendung, SBY memanfaatkan momentum: meluncurkan kebijakan mobil murah. Dia juga meneken PP Nomor 41 Tahun 2013 tentang Mobil Murah dan Ramah Lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC).
Implikasinya, pada 9 September 2013 Astra Daihatsu Motor meluncurkan LCGC melalui varian Daihatsu Ayla yang dibanderol Rp 99,9 juta-Rp 120,75 juta. Pada hari yang sama, Toyota Astra Motor meluncurkan Toyota Agya yang dibanderol Rp 76 juta-Rp 106 juta. Daihatsu menargetkan tahun ini memproduksi hingga 30 ribu unit dan Toyota 15 ribu unit mobil, termasuk Ayla dan Agya.
Mobil murah memukul Jokowi dari dua sisi: menambah kemacetan Ibu Kota dan menafikan Esemka yang digagas sebagai alternatif mobil nasional. Data dari Gabung­an Penjual Kendaraan Bermotor (GPKB) menyebutkan 65%-75% pemesan mobil murah berasal dari Jabodetabek. Di sisi lain, pertumbuhan pasar otomotif juga paling tinggi di Jakarta. Maka, Ibu Kota paling terkena dampak dari kebijakan mobil murah tersebut.
Bagaimana dengan Jawa Tengah? Se­panjang 2013, Nasmoco Group menjual 7.500 unit Toyota per bulan di Jateng dan DIY. Angka ini lebih besar daripada tahun 2012 yang rata-rata 5.000 unit per bulan. Mobil murah itu akan mendongkrak penjualan hingga 90 ribu unit pada akhir 2013, karena pada Januari-Agustus sudah 60 ribu unit terjual.
Kemacetan
Hal ini tentu akan menambah kemacetan lalu lintas di kota Semarang yang dalam pandangan Djoko Setijowarno, Kepala LabTransportasi Fakultas Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang, sudah mirip Jakarta (SM, 12/7/13). Masuk akal bila Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengikuti jejak Jokowi menolak mobil murah, pun Wali Kota Sura­karta FX Hadi Rudyatmo dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.
Sebaliknya, Wapres Boediono berpendapat bahwa mobil murah hanya menyumbang 3% jumlah mobil di Jakarta. Padahal, kebijakan mobil murah tersebut bertentangan dengan 17 instruksi Wapres tentang Per­masalahan Ibu Kota. Dasar hukum kebijakan mobil murah juga masih dipertanyakan, semisal terkait dengan penetapan PPnBM.
Selain bukan produk lokal, bukankah LCGC hanya strategi dagang? Sifat green yang konon ramah lingkungan itu di mana, bila ternyata masih berbahan bakar premium atau pertamax? Di mana pula low cost-nya bila ternyata nanti harganya naik secara bertahap? Sekadar contoh, kali pertama diluncurkan harga Toyota Avanza juga di bawah Rp100 juta, namun kini mencapai Rp 170 juta. Toyota Agya yang diklaim sebagai LCGC pun diprediksi demikian.
Mengapa pemerintah dan juga elite politik bergairah terhadap kebijakan mobil murah, dari SBY (Partai Demokrat), Boe­diono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa (PAN), Menteri Perindustrian MS Hidayat (Partai Golkar), hingga Menteri Perda­gangan Gita Wirjawan (peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat)?
Tampaknya mereka ketar-ketir dengan elektabilitas Jokowi sebagai bakal calon presiden 2014 yang tidak terkejar oleh tokoh mana pun. Maka, Jokowi dijadikan common enemy atau musuh bersama. Sebelum ini, Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais juga menyebut Jokowi tidak nasionalis.
’’Blessing in Disguise’’
Sebenarnya Jokowi bisa ngotot menolak kebijakan mobil murah dengan menggunakan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta yang tentu kedudukannya lebih tinggi ketimbang PP Nomor 41 Tahun 2013. Regulasi tersebut memberikan kewenangan khusus kepada Gubernur DKI membuat aturan tentang penataan Ibu Kota. Dalam konteks ini Jokowi perlu mengajak DPRD untuk bersama-sama membuat perda semisal membatasi peredaran mobil murah.
Jokowi mestinya juga tak perlu galau mengingat kebijakan mengenai mobil murah bisa menjadi pedang bermata dua, yang dapat menohok pemerintah pusat sendiri. Di satu sisi pemerintah pusat dinilai tidak berpihak pada industri lokal, semisal dalam kasus mobil nasional. Jokowi pernah mengeluhkan sikap pemerintah pusat yang masih angin-anginan memperlakukan rintisan industri lokal, khususnya otomotif yang mencoba berkembang, seperti pembuatan Esemka. Di sisi lain, pemerintah pusat bisa dituding ’’sengaja’’ memacetkan Ibu Kota demi keuntungan politik dan ekonomi semata.
Keuntungan politik? Para elite bisa menjegal elektabilitas Jokowi. Keuntungan ekonomi? Bisa jadi para pemangku kebijakan mendapat ’’upeti’’ dari produsen mobil murah atau rente dari impor LCGC.
Dalam konteks ini, Jokowi bisa menjadikan kebijakan LCGC sebagai blessing in disguise atau berkah di balik musibah. Musibah, karena Jakarta akan bertambah macet dengan kebertebaran mobil murah di jalanan. Berkah, Jokowi bisa menjadikan kebijakan tentang mobil murah dan ramah lingkungan tersebut sebagai alibi bila ternyata nanti ia tak berhasil mengatasi kemacetan Ibu Kota.
Yang jelas, bagi rakyat kebanyakan kebijakan mobil murah ini bisa menjadi berkah sekaligus musibah. Berkah, karena dengan harga murah mereka bisa memiliki mobil. Musibah, karena mereka bisa terjebak kemacetan luar biasa, terutama di Ibu Kota.
Karyudi Sutajah Putra, tenaga ahli DPR


http://oto.detik.com/otoshow/read/2013/09/23/145538/2366732/1506/

http://www.katadata.co.id/1/1/news/enam-keuntungan-mobil-murah/555/#sthash.nXO3A2ZJ.dpuf

http://peluangusahabisnisbaru.blogspot.com/2013/09/peluang-usaha-bisnis-terbaru.html#sthash.A8D4AeYV.dpuf

BIDANG USAHA YANG PROSPEKTIF SAAT INI

TUGAS SOFTSKILL BAHASA INDONESIA

MUKHLASIN

25211028

3EB10

Bidang usaha yang prospektif saat ini

Berbagai peluang usaha bisnis terbaru saat ini mungkin akan dicari oleh sebagian besar orang ditengah sulitnya mendapatkan sebuah pekerjaan yang tepat pada jaman seperti sekarang ini. Dan sudah tentu hal tersebut bukanlah merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, karena untuk mendapatkan sebuah ide usaha yang cemerlang dan juga minim kompetitor dibutuhkan kejelian yang disertai dengan keuletan. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah bisnis serbuk karet ban bekas, karena peluang dari usaha tersebut masih cukup terbuka lebar.

Peluang usaha bisnis saat ini ukup banyak untuk di geluti oleh para wirausaha ataupun para pengusaha. Dari segi bidang usaha pangan, sandang, pertanian,  dan usaha lainya. Peluang  usaha bisnis terbaru dengan mengandalkan serbuk karet ban bekas.

Karena seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa berbagai harga bahan baku pada saat ini sedang tidak stabil, dan tidak tekecuali pada industri yang membutuhkan bahan baku seperti karet mentah murni. Di saat meningkat/tingginya harga bahan baku karet murni, para pemiliki industri tersebut pun terpaksa mencari bahan alternatif lain.

Hal tesebut bertujuan untuk menjaga kelangsungan serta kestabilan produksi mereka. Dan solusinya tidak lain yaitu dengan mencari dan menggunakan alternatif dari serbuk karet kualitas kedua untuk dapat mengantikan bahan baku karet murni pada industri mereka, yaitu serbuk karet yang dihasilkan dari limbah ban.

Memang pada dasarnya kualitas serbuk karet yang dihasilkan dari limbah karet ban berbeda dengan serbuk karet murni, namun tidak bisa dipungkiri juga jika harga yang diberikan serbuk karet dari limbah ban akan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga serbuk karet murni. Biasanya yang membutuhkan bahan serbuk karet tersebut adalah industri sarung tangan, sepatu, ban, hingga industri yang memproduksi karpet sintesis untuk lapangan futsal.

Maka dari itu peluang usaha bisnis terbaru tersebut masih terbuka sangat lebar, janganlah khawatir akan kekurangan orderan jika anda berminat untuk menjalankan bisnis tersebut. Namun walaupun begitu kita pun harus tetap menentukan target pasar terlebih dahulu untuk bisnis serbuk karet dari limbah ban bekas tersebut.

Untuk dapat memulai usaha tersebut terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan, seperti menyiapkan sebuah mesin khusus untuk menghancurkan ban. Karena mesin tersebutlah yang pada nantinya akan menjadi poros utama dari bisnis tersebut, anda juga harus memperhatikan daya hancur serta kapasitas pada mesin penghancur tersebut.

Selain itu anda juga harus memilih lokasi yang benar-benar tepat, karena suara pada mesin tersebut dapat menimbulkan suara bising dan mengakibatkan polusi udara. Maka dari itu sebaiknya industri tersebut terletak jauh dari kawasan pemukiman penduduk.

Carilah dan dapatkan suplai ban bekas dengan kualitas yang baik agar hasil produksi serbuk karet menjadi maksimal, dan pada biasanya limbah ban bekas tersebut menggunakan ban bekas bis, truk, hingga kendaraan berbobot berat yang biasa digunakan untuk pertambangan. Ban bekas tersebut dapat di gunkan kembali untuk dijadikan karya seni maupun barang rumah tangga. Contohnya daur ulang ban bekas ini dapat di jadikan bangku meja dan sebagainya.

Peluang usaha bisnis di bidang pangan

Ada juga peluang usaha di bidang pangan seperti Peyek, mungkin makanan ringan yang semua orang sudah ketahui. Tapi, bagi Nico Budianto, peyek merupakan sumber penghasilan yang besar. Nico Budianto memulai bisnis peyek Yumila di Tangerang Selatan pada Februari 2012. Dan, lulusan teknik Kimia Institut Teknologi Semarang (ITS) ini berhasil mendapatkan omzet 25-40 juta dari bisnisnya ini, walaupun usahanya masih berumur 1,5 tahun dan dia masih menggunakan sistem penjualan konvensional di daerah Tangerang.

Nico mempunyai keinginan untuk menaikkan kelas produknya ini. Hal ini karena banyak orang yang mengenal peyek sebagai makanan kelas rendah dan dikemas asal-asalan. Dilain sisi, Nico mengatakan hampir semua orang Indonesia dari semua golongan suka dengan makanan kecil ini.

Nico ingin berhasil meraih pasar golongan menengah ke atas. Hal ini dikarenakan potensi bisnis peyek ini sangat besar.

Untuk memuluskan ambisinya ini, Nico mengatakan mengutamakan 3 hal dalam bisnis peyek yang dia jalankan. Nico berusaha menjaga kebersihan produknya, dia juga berusaha mempertahankan rasa peyek yang dia buat dan menggunakan kemasan yang menarik.

Jenis peyek yang dia produksi bermacam-macam dan tersedia dalam banyak rasa. Usaha peyek Yumila miliknya membuat peyek standar, seperti peyek teri, peyek kacang dan peyek rebon. Tapi, dia juga membuat inovasi, seperi peyek kacang ijo dan peyek dele pedas. Dan, satu hal yang membedakan peyeknya dengan peyek yang lain, yaitu digunakannya bumbu di produknya, sehingga rasanya tambah lezat.

Pendamping dan penggiat Komunitas UMKM BSD ini juga berencana untuk mengembangkan bisnis peyek miliknya. Dia sudah mengurus sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang akan dia dapat bulan ini dan Oktober dia akan mendapat izin dari Dinas Kesehatan.

Nico mengakui baru memiliki empat karyawan, 2 untuk produksi dan 2 untuk pemasaran. Bila pengembangan bisnisnya ini berjalan lancar, maka tenaga kerja yang dia gunakan akan bertambah.

Tapi, Nico tidak mau terburu-buru melakukan hal ini. Dia lebih suka mengembangkan bisnis peyeknya secara bertahap dan alami.

Nico melakukan ini bukan tanpa alasan. Bila dia langsung membuat besar bisnis peyek ini, maka produk yang tidak terjual akan rusak, karena ternyata peyek ada kadaluarsanya. Untuk mengatasi hal ini, Nico menggunakan kemasan yang tidak bocor dan produknya hanya bertahan 1 bulan. Selebihnya, masih bisa dimakan tapi tidak layak jual karena baunya sudah tidak enak.

Dan yang terakhir adalah dengan menentukan target pasar, serta menemukan pembeli yang berkualitas untuk menampung produk yang telah dihasilkan. Sedikit ulasan mengenai peluang usaha bisnis terbaru di atas yaitu serbuk karet yang dihasilkan dari ban bekas, dan peluang usaha bisnis pangan peyek semoga dapat membantu dan bermanfaat serta semoga dapat menambah inspirasi bisnis.

http://www.teropongbisnis.com/teropong-usaha/wirausaha/bisnis-peyek-mudah-gurih-dan-menguntungkan/

http://peluangusahabisnisbaru.blogspot.com/2013/09/peluang-usaha-bisnisterbaru.html#sthash.A8D4AeYV.dpuf

DAMPAK EKONOMI PADA ACARA MISS WORLD 2013 DI BALI

TUGAS SOFTSKILL BAHASA INDONESIA

MUKHALSIN

25211028

3EB10

DAMPAK EKONOMI INDONESIA PADA  ACARA MISS WORLD 2013 DI BALI

Apakah dengan di adakanya MISS WORLD di Indonesia Nusa Dua Bali akan meningkatkan ekonomi di Indonesia ?

Ajang Miss World 2013 akan diadakan di Bali 2 sampai 4 September 2013, Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah untuk penyelengaraan event ini. Masyarakat indonesia mulai memandang positif tentang event ini. Berkaca dari ajang Internasional seperti perhelatan piala dunia, semua negara berebut untuk menjadi tuan rumah. Karena sudah dipastikan jika negara yang menjadi tuan rumah dan penyelenggara event internasional maka negara tersebut akan “MENANG BANYAK” , yang artinya negara tersebut akan mengalami peningkatan ekonomi dalam negeri yang luar biasa.

Acara ajang MISS WORLD berbeda dengan ajang lainya, seperti PIALA DUNIA yang di adakan di Jepang maupun OLIMPIADE BEIJING di China. Semua penonton menguntungkan bagi negara dikarenakan tingkat kepedulian mengikuti yang sangat tinggi yang menjadikan tingkat ekonomi menjadi tinggi.

Lalu apa yang terjadi jika ajang Internasional Miss World diadakan di tanah air ini. Jawabannya akan menambah kepercayaan dunia bahwa Indonesia negara yang aman, tentram, damai dan bergaul dalam dunia internasional. Jika kita berhasil maka dapat dipastikan para investor jangka panjang akan melihat ini sebagai bentuk keamanan dalam berinvestasi.

Menurut Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sapta Nirwandar, banyaknya penolakan yang timbul atas digelarnya Miss World 2013 bukan menjadi ancaman serius kontes tersebut dan pemerintah menghargai aspirasi ormas Islam yang menentang.

"Saat rapat koordinasi diputuskan bahwa aspirasi masyarakat harus dihargai dan bukan masalah. Banyak dampat positif untuk Indonesia akan digelarnya Miss World 2013 di Bali termasuk memperkenalkan kebudayaan dan adat istiadat pada publik seluruh dunia. Akan ada juga pemberitaan sisi baik Indonesia pada internasional," papar Sapta.

Seperti yang sudah diketahui, sejauh ini beberapa ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, FPI, Forum Umat Islam, HTI, dan MUI menentang digelarnya Miss World 2013 lantaran dianggap tak sesuai dengan syariat Islam.
Akibat lebarnya demonstrasi dan penolakan yang digelar di Jakarta, akhirnya malam puncak Miss World 2013 yang sedianya digelar di Bogor harus tetap dilangsungkan di Bali.

Berbeda dengan pendapat beberapa ormas Islam, ormas Hindu di Bali justru mendukung penuh penyelenggaraan Miss World 2013 yang mencetak sejarah dengan menghapuskan sesi bikini kontestan untuk kali pertama, seperti dilansir merdeka.com.

"Ajang itu hanya menguntungkan elite politik tertentu yang memiliki kaitan langsung dengan pebisnis atau penyelenggara," kata dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unud itu di Denpasar.
Peraih gelar master Departement of Political Science University of Delhi itu melihat ajang tersebut hanya akan memosisikan Indonesia dikenal sebagai negara liberal.


"Walaupun pemerintah dan tim penyelenggaraan ''Miss World'' mengatakan kegiatan itu untuk mempromosikan pariwisata, dampaknya sangat kecil," ujar lulusan Universitas Darul 'Ulum, Jombang, Jawa Timur, itu.
Idin menilai kontes tersebut lebih mengedepankan eksploitasi fisik kaum perempuan dari berbagai negara peserta. Tentu para penonton menikmati keindahan tubuh perempuan yang mengenakan busana elegan.
Selebihnya, lanjut Idin, tidak ada aktivitas yang dapat mengedukasi masyarakat dari para kontestan selain memamerkan keindahan fisik kaum Hawa.

Demikian juga bagi masyarakat Bali, ajang tahunan yang digelar berpindah-pindah antarnegara itu tidak memberikan dampak positif secara ekonomi.

"Jika para kontestan itu digembar-gemborkan oleh pemerintah sebagai ajang promosi pariwisata, semestinya para tokoh masyarakat Bali harus komplain kepada pemerintah kalau memang hasilnya tidak ada," kata Idin.

Dampak dari di ajang Miss Wrold ini dari segi ekonomi tidak memberikan dampak positif bagi perekonomian Bali apalagi ekonomi Nasional. Data statistik membutktikan bahwa kontes Miss World tidak berdampak terhadpa negara-negara penyelenggara maupun pemenang kontes. Misalnya Venezuela, negera pemenang Miss Universe tahun 2008 dan 2009, pertumbuhan wisatawan mancanegara minus 3% pasca kontes kecantikan. Demikian halnya dengan Jepang yang memenangkan tahun 2007 dan Canada yang menjadi pemenang tahun 2005, keduanya mengalami penurunan pendapatan dari wisatawan.

http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailopiniindex&kid=1&id=7862

http://www.islampos.com/presiden-sby-batalkan-miss-world-demi-martabat-perempuan-indonesia-77066/

http://politik.kompasiana.com/2013/09/01/dampak-positif-event-miss-world-2013-di-bali-588884.html

http://www.merdeka.com/artis/pemerintah-banyak-dampak-positif-miss-world-2013.html

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/09/09/msuh67-pengamat-miss-world-tidak-untungkan-indonesia

KERJASAMA EKONOMI ASIA PASIFIK 2013

TUGAS SOFTSKILL BAHASA INDONESIA

MUKHLASIN

25211028

3EB10

KERJASAMA EKONOMI ASIA PASIFIK 2013

Indonesia menjadi tuan rumah APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) pada 2013 ini yang di selenggarakan di Nusa Dua Bali. Salah satu kegiatan utama APEC adalah KTT ke-21 APEC sukses materi dan penyelenggaraan dari segi materi atau substansi pembicaraan harus menghasilkan sesuatu utuk membantu pemulihan ekonomi global.

Pada 2013 ini tema APEC yang di usung Indonesia adalah “Resilient Asia Pacific, Engine of Global Growth". Tema tersebut guna menjawab tantangan situasi dunia yang tengah berada dalam pengaruh krisis keuangan dan ekonomi keuangan dan ekonomi dunia. Selain itu, tema tersebut juga untuk mendukung kepentingan indonesia dengan membahas beberapa hal penting, yaitu: Attaining the Bogor Goals (mewujudkan Bogor Goals), Sustainable Growth with Equity (mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata), dan Promoting Connectivity (memperkuat konektivitas).

Bogor Goals sendiri merupakan goal yang dihasilkan pada APEC 1994 dimana  kala itu Indonesia menjadi tuan rumahnya. "Bogor Goals" inilah yang menjadi dasar perdagangan bebas dan investasi di kawasan Asia-Pasifik sebelum tahun 2010 untuk anggota Ekonomi Maju dan sebelum tahun 2020 untuk anggota Ekonomi Berkembang. Demi mencapai Bogor Goals, APEC melandaskan kerja sama yang dibangun pada tiga pilar, yaitu: liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi bisnis, dan kerja sama ekonomi dan teknik (ECOTECH).

Tahun lalu KTT APEC dilangsungkan di Wladiwostok, Rusia, dan tahun depan akan dilangsungkan di Tiongkok. “Kita semua memiliki tekad untuk membuat pertemuan APEC di Indonesia sama baik atau bahkan lebih baik dibandingkan dengan negara sahabat-sahabat,” ujar SBY.
Presiden terkesan dengan penyelenggaraan KTT APEC di Wladiwostok, tapi anggaran mereka sangat besar. Indonesia tak mungkin seperti itu.
“Tetapi kita bisa menampilkan penyelenggaraan APEC yang baik, berkesan, dan memberikan kenangan yang indah bagi para pemimpin APEC,” Presiden SBY menjelaskan. Acuannya adalah sukses penyelenggaraan KTT ASEAN dan Asia Timur dua tahun lalu.
Untuk sukses penyelenggaran, SBY menekankan agar Bali dapat dikenal sebagai salah satu host terbaik didunia. “Saya yakin kita bisa,” SBY menegaskan.
Rakor juga membahas program bagi para pendamping atau isteri pemimpin APEC. Oleh karena itu, hadir pula Ibu Negara Hj Ani Yudhoyono dan pengurus Solidaritas Isteri Kabinet Indonsia Bersatu (SIKIB) II.
Usai rakor, Presiden SBY akan meninjau salah satu pantai di Nusa Dua yang akan dijadikan tempat retreatpara pemimpin negara-negara kerja sama ekonomi Asia-Pasifik.
Bali telah siap sepenuhnya untuk menyelenggarakan KTT APEC XXI. Panitia penyelenggaraan pun siap memenuhi keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar acara internasional itu bisa lebih baik dari KTT APEC sebelumnya di Vladivostok, Rusia.

Sebagai pemimpin dan tuan rumah APEC 2013, Indonesia akan menjadikan kesempatan ini sebagai langkah untuk memajukan peran aktif Indonesia dalam memajukan ekonomi regional, mendorong investasi infrastruktur, membantu dan memastikan bahwa perdagangan internasional tetap terbuka bagi ekspor Indonesia, memperkuat kesiapsiagaan bencana, memperkuat peran UKM dan wanita dalam kegiatan ekonomi, serta mengutamakan isu kelautan di APEC. Tidak hanya itu saja, kesempatan ini juga digunakan Indonesia sebagai media ampuh untuk mempromosikan potensi pariwisata, kebudayaan daerah dan nasional.

Sebelum menuju Konferensi Tingkat Tinggi 2013 mendatang rencananya akan ada 44 pertemuan dari 26 sub-fora dan komite APEC diantara pertemuan tersebut. Indonesia juga akan menjadi tuang rumah untuk kegiatan pertemuan-pertemuan Anti-Corruption and Transparency Working Group (ACTWG), Policy Partnership on Food Security (PPFS), dan Counter-Terrorism Task Force (CTTF) yang akan berlansung selama tahun 2013 ini. Untuk mengawali tombak kepemimpinan Indonesia pada 25 Januari hingga 7 Februari 2013 lalu, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan First Senior Officials Meeting (SOM 1).

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) merupakan forum kerja sama ekonomi Lingkar Pasifik yang didirikan di Canberra, Australia pada 1989. APEC saat ini beranggotakan 21 Ekonomi, yaitu: Australia, Brunei Darussalam, Kanada, ChiIi, China, Hong Kong-China, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Filipina, Papua New Guinea, Rusia, Singapura, Thailand, China Taipei, Amerika Serikat, dan Vietnam.

Selain itu, agar pelayanan terhadap para delegasi lebih baik, para duta besar RI yang bertugas di negara-negara anggota APEC diminta untuk mendampingi rombongan para kepala negara selama berada di Bali. “Ini baru pertama kali dan merupakan terobosan dari Presiden SBY agar KTT APEC berjalan dengan baik. Ini kepercayaan luar biasa dari Bapak Presiden terhadap para Dubes kita. Kepercayaan ini jangan disia-siakan,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi kemarin, masing-masing kementerian dan lembaga, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran berbagai acara selama KTT APEC berlangsung, memaparkan perkembangan persiapan mereka. Sebagian besar kementerian dan lembaga menyatakan siap dengan tugas masing-masing.
Menparenkraf Mari E Pangestu, misalnya, memaparkan persiapan acara yang akan diikuti para ibu negara. Selama berada di Bali, para ibu negara akan disuguhi berbagai penampilan kesenian tradisional dan mengunjungi Taman Safari Bali.
Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyatakan kesiapan mereka, terutama terkait masalah media center. Kepala Informasi dan Humas Kemkominfo Gatot S Dewa Broto mengatakan, saat ini sudah terdaftar 2.565 wartawan yang akan meliput kegiatan KTT APEC.
“Semua kebutuhan media center bagi para wartawan sudah kami siapkan. Selain kemudahan akses internet, di media center nanti juga disiapkan makanan, minuman, dan hiburan bagi para wartawan,” ujarnya.
Selesai rapat koordinasi, Chairul Tanjung bersama rombongan panitia meninjau beberapa lokasi penyelenggaraan, antara lain media center yang berada di Bali Nusa Dua Convention Center dan tempat retret para kepala negara di Hotel Sofitel. Rombongan juga meninjau jalan tol menuju bandara yang baru di bangun.
Menurut informasi, Presiden SBY akan meresmikan jalan tol tersebut pada 23 September nanti. Pada Sabtu (14/9), seusai mengikuti acara Sail Komodo 2013, Presiden juga langsung ke Bali untuk memimpin langsung rapat persiapan pelaksanaan KTT APEC. Presiden SBY dijadwalkan kembali berada di Bali pada 5 Oktober, setelah mengikuti upacara HUT TNI, untuk memulai berbagai rangkaian kegiatan KTT.


http://www.demokrat.or.id/2013/09/presiden-menegaskan-ktt-apec-bali-harus-menghasilkan-sesuatu/
http://www.suarapembaruan.com/home/bali-siap-menggelar-ktt-apec/41773

http://www.apec2013.or.id/

http://indonesia.travel/id/event/detail/658/indonesia-tuan-rumah-ktt-apec-2013

PERLINDUNGAN KONSUMEN

 PENGERTIAN KONSUMEN

• Menurut Undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

Pasal 1 butir 2 :

“ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

• Menurut Hornby :

“ Konsumen (consumer) adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa; seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu; sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang; setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.”

AZAS DAN TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Azas Konsumen

1. Asas Manfaat

Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,

2. Asas Keadilan

Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,

3. Asas Keseimbangan

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

5. Asas Kepastian Hukum

Baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan Konsumen

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

HAK – HAK KONSUMEN

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak Konsumen adalah :

• Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
• Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
• Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
• Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
• Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
• Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
• Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
• Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
• Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

KEWAJIBAN KONSUMEN

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

HAK PELAKU USAHA DALAM PASAL 6 UUPK adalah :

• Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
• Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
• Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
• Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
• Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

KEWAJIBAN PELAKU USAHA dalam PASAL 7 UUPK adalah :

• Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
• Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
• Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
• Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
• Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
• Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
• Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa, misalnya :
   tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;

• Tidak sesuai dengan berat isi bersih atau neto;
• Tidak sesuai dengan ukuran , takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
• Tidak sesuai denga kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika, atau keterangan barang atau jasa tersebut;
• Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label;
• Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal;
• Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran , berat isi atau neto

1. Larangan dalam menawarkan / memproduksi

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah :

• barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu.
  barang tersebut dalam keadaan baik/baru;
• barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu.
  dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, atau afiliasi.
• barang atau jasa tersebut tersedia.
• tidak mengandung cacat tersembunyi.
• kelengkapan dari barang tertentu.
• berasal dari daerah tertentu.
• secara langsung atau tidak merendahkan barang atau jasa lain.
• menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya , atau efek sampingan
• tanpa keterangan yang lengkap.
• menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

1. Larangan dalam penjualan secara obral / lelang

Pelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang , dilarang mengelabui / menyesatkan konsumen, antara lain :

• menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar tertentu.

• Tidak mengandung cacat tersembunyi.

• Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud menjual barang lain.

• Tidak menyedian barang dalam jumlah tertentu atau jumlah cukup dengan maksud menjual barang yang lain.

1. Larangan dalam periklanan

Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan , misalnya :

• mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga mengenai atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang jasa.

• Mengelabui jaminan / garansi terhadap barang atau jasa.

• Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang atau jasa.

• Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang atau jasa.

• Mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa seizing yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.

• Melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA :

1. Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkomsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasrkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (50 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

SANKSI BAGI PERLAKU USAHA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN

Sanksi Perdata :

· Ganti rugi dalam bentuk :

• Pengembalian uang atau
• Penggantian barang atau
• Perawatan kesehatan, dan/atau
• Pemberian santunan

· Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi
Sanksi Administrasi :

maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), melalui BPSK jika melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), 20, 25

Sanksi Pidana :

· Kurungan :

• Penjara, 5 tahun, atau denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) (Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e dan Pasal 18
• Penjara, 2 tahun, atau denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan 17 ayat (1) huruf d dan f

http://jurnal.uma.ac.id/sites/default/files/materi/MATERI%20ISI_16.pdf

http://yanhasiholan.wordpress.com/2012/05/19/perlindungan-konsumen/