PERLINDUNGAN KONSUMEN

 PENGERTIAN KONSUMEN

• Menurut Undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

Pasal 1 butir 2 :

“ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

• Menurut Hornby :

“ Konsumen (consumer) adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa; seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu; sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang; setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.”

AZAS DAN TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Azas Konsumen

1. Asas Manfaat

Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,

2. Asas Keadilan

Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,

3. Asas Keseimbangan

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

5. Asas Kepastian Hukum

Baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan Konsumen

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

HAK – HAK KONSUMEN

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak Konsumen adalah :

• Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
• Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
• Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
• Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
• Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
• Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
• Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
• Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
• Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

KEWAJIBAN KONSUMEN

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

HAK PELAKU USAHA DALAM PASAL 6 UUPK adalah :

• Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
• Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
• Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
• Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
• Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

KEWAJIBAN PELAKU USAHA dalam PASAL 7 UUPK adalah :

• Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
• Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
• Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
• Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
• Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
• Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
• Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa, misalnya :
   tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;

• Tidak sesuai dengan berat isi bersih atau neto;
• Tidak sesuai dengan ukuran , takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
• Tidak sesuai denga kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika, atau keterangan barang atau jasa tersebut;
• Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label;
• Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal;
• Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran , berat isi atau neto

1. Larangan dalam menawarkan / memproduksi

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah :

• barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu.
  barang tersebut dalam keadaan baik/baru;
• barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu.
  dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, atau afiliasi.
• barang atau jasa tersebut tersedia.
• tidak mengandung cacat tersembunyi.
• kelengkapan dari barang tertentu.
• berasal dari daerah tertentu.
• secara langsung atau tidak merendahkan barang atau jasa lain.
• menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya , atau efek sampingan
• tanpa keterangan yang lengkap.
• menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

1. Larangan dalam penjualan secara obral / lelang

Pelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang , dilarang mengelabui / menyesatkan konsumen, antara lain :

• menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar tertentu.

• Tidak mengandung cacat tersembunyi.

• Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud menjual barang lain.

• Tidak menyedian barang dalam jumlah tertentu atau jumlah cukup dengan maksud menjual barang yang lain.

1. Larangan dalam periklanan

Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan , misalnya :

• mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga mengenai atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang jasa.

• Mengelabui jaminan / garansi terhadap barang atau jasa.

• Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang atau jasa.

• Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang atau jasa.

• Mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa seizing yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.

• Melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA :

1. Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkomsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasrkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (50 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

SANKSI BAGI PERLAKU USAHA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN

Sanksi Perdata :

· Ganti rugi dalam bentuk :

• Pengembalian uang atau
• Penggantian barang atau
• Perawatan kesehatan, dan/atau
• Pemberian santunan

· Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi
Sanksi Administrasi :

maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), melalui BPSK jika melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), 20, 25

Sanksi Pidana :

· Kurungan :

• Penjara, 5 tahun, atau denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) (Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e dan Pasal 18
• Penjara, 2 tahun, atau denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan 17 ayat (1) huruf d dan f

http://jurnal.uma.ac.id/sites/default/files/materi/MATERI%20ISI_16.pdf

http://yanhasiholan.wordpress.com/2012/05/19/perlindungan-konsumen/

Hukum Perjanjian

Aspek Hukum Dalam Ekonomi

Nama                           : MUKHLASIN

NPM                            : 25211028

Kelas                           : 2EB10

Materi Bahasan         : Hukum Perjanjian

A. Pengertian

      Perikatan:

      Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak   menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

n  Perjanjian:

      Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji

untuk melaksanakan sesuatu hal.

B.Hubungan antara Perikatan dengan perjanjian

       Perjanjian menerbitkan perikatan, perjanjian juga merupakan sumber perikatan.

C. Asas Dalam Perjanjian

1.Asas Terbuka

n  Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar UU,  ketertiban umum dan kesusilaan.

n  Sistem terbuka, disimpulkan dalam pasal 1338 (1) : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya”

 2.Asas Konsensualitas

          Pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Asas konsensualitas lazim disimpulkan dalam pasal 1320 KUH Perdata

Asas Konsensualitas

Teori pernyataan

       a. perjanjian lahir sejak para pihak mengeluarkan kehendaknya secara lisan. b.perjanjian lahir sejak para pihak mengeluarkan kehendaknya secara lisan dan tertulis. Sepakat yang diperlukan untuk melahirkan perjanjian dianggap telah tercapai, apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu pihak diterima oleh pihak lain.

       Teori Penawaran bahwa perjanjian lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (offerte). Apabila seseorang melakukan penawaran dan penawaran tersebut diterima oleh orang lain secara tertulis maka perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran menerima jawaban secara tertulis dari pihak lawannya.

        Asas kepribadian suatu perjanjian diatur dalam pasal 1315 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.

Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain (pihak ketiga).

E. SYARAT-SYARAT SYAHNYA SUATU PERJANJIAN

Ada 4 syarat yaitu : (pasal 1320 KUHPer)

n  Syarat Subyektif :

    - Sepakat untuk mengikatkan dirinya;

    - Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

n  Syarat Obyektif  :

     - Mengenai suatu hal tertentu;

     - Suatu sebab yang halal.

Orang yang tidak cakap
(ps.1330 KHUPerdata)

n  Orang –orang yang belum dewasa

n  Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

n  Mereka yang telah dinyatakan pailit;

n  Orang yang hilang ingatan.

F.UNSUR DAN BAGIAN PERJANJIAN

1. Unsur Perjanjian

   Aspek Kreditur atau disebut aspek aktif :

n  1). Hak kreditur untuk menuntut supaya pembayaran

n      dilaksanakan;

n  2). Hak kreditur untuk menguggat pelaksanaan

n       pembayaran

n  3). Hak kreditur untuk melaksanakan putusan hakim.

   Aspek debitur atau aspek pasif terdiri dari :

n  1). Kewajiban debitur untuk membayar utang;

n  2). Kewajiban debitur untuk bertanggung jawab

n       terhadap gugatan kreditur

n  3). Kewajiban debitur untuk membiarkan barang-

n       barangnya dikenakan sitaan eksekusi (haftung)

2.Bagian dari Perjanjian

n  Essensialia

       Bagian –bagian dari perjanjian yang tanpa bagian ini perjanjian tidak mungkin ada. Harga dan barang adalah essensialia bagi perjanjian jual beli.

n  Naturalia

       Bagian-bagian yang oleh UU ditetapkan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur.

      Misalnya penanggungan.

n  Accidentalia

       Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian dimana UU tidak mengaturnya.

       Misalnya jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangga.

G. Macam Perikatan

n  Bentuk yang paling sederhana:

n  Perikatan bersahaja atau perikatan murni.

   Yi  apabila masing-masing pihak hanya satu orang dan

    sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal serta

    penuntutanya. Ini dapat dilakukan seketika

n  Bentuk perikatan yang agak lebih rumit:

    a. Perikatan bersyarat: suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi.

   1). Perikatan dengan syarat tangguh

        Perikatan lahir hanya apabila peristiwa yang

        dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik

        terjadinya peristiwa itu.

   2). Perikatan dengan suatu syarat batal

        Suatu perikatan yang sudah lahir, justru berakhir atau

        batal apabila peristiwa yang di maksud itu terjadi.

b.Perikatandenganketetapan waktu
               Suatu ketepatan waktu tidak menangguhkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya  menanggungkan pelaksanaanya, ataupun
menetapkan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan.
c. Perikatan mana suka (Alternatif)
             Suatu perikatan, dimana ada dua atau lebih  macam prestasi sedangkan kepada si berhutang diserahkan yang mana ia akan lakukan.

d. Perikatan tanggung menanggung
             Suatu perikatan dimana terdapat beberapa orang bersama-sama sebagai pihak debitur berhadapan dengan satu kreditur atau sebaliknya. Bila beberapa orang berada di pihak debitur maka tiap-   tiap debitur  itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh utang. Sebaliknya bila beberapa orang berada dipiha  kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntu  pembayaran seluruh utang.
e. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi;
            Suatu perikatan, dapat atau tak dapat dibagi, adalah sekedar prosentasinya dapat dibagi menurut imbangan pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu.

n  Perikatan dengan ancaman hukuman

     Adalah: suatu perikatan dimana ditentukan bahwa siberutang, untuk jaminan pelaksanaan perikatanya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatanya tidak dipenuhi.

n  Tujuan  Sanksi/denda:

      1. Menjadi pendorong bagi si berutang supaya

          memenuhi kewajibanya.

       2. Untuk memberikan si perpiutang dari

           pembuktian tentang jumlahnya atau

           besarnya kerugian yang dideritanya.

TIDAK TERLAKSANANYA PERJANJIAN WAN PRESTASI, OVERMACHT DAN RESIKO

Cidera Janji

n  Yaitu : Suatu keadaan tidak terlaksananya suatu perjanjian dikarenakan  kesalahan/kelalaian para pihak atau salah satu pihak.

Bentuk Wan prestasi/Cidera janji berupa:

n  Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan

n  Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sempurna

n  Malaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak tepat waktu

n  Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat kelalaian  debitur

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur

 (Ganti Rugi ), menurut pasal 1243 KUHPerdata maka,

n  Biaya yaitu :  Segala pengeluaran atau perongkosan

                         nyata-nyata telah dikeluarkan oleh satu

                         pihak

n  Kerugian yi :  Kerugian karena kerusakan barang- 

                          barang kepunyaan kreditur yang

                          berakibat dari kelalaian debitur.

n  Bunga yaitu :  Kerugian yang berupa kehilangan

                          keuntungan yang sudah dibayarkan oleh

                          kreditur.

2. Pembatalan perjanjian

n  Menurut pasal 1266 KUH Per membawa kedua pihak kembali seperti keadaan semula sebelum perjanjian diadakan, jadi perjanjian ini ditiadakan.

3. Peralihan resiko

n  Menurut pasal 1460 KUH Per Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang-barang yang terjadi obyek perjanjian.

4. Membayar biaya perkara

Menurut pasal 181 HIR bahwa pihak yang dikalahkan wajib membayar

Menurut pasal 1276 KUH Per, kreditur dapat menuntut:

n  Pemenuhan perjanjian

n  Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi

n  Ganti rugi

n  Pembatalan perjanjian

n  Pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi

D. OverMacht/Force majeur

n  Pengertian

    Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalagi debetur untuk memenuhi presentasinya, dimana debitur tidak dapat dipersoalkan dan dia tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat.

   Overmacht menghentikan perikatan dan berakibat:

n  Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi

n  Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi

n  Resiko tidak beralih kepada debitur

n  Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada perjanjian timbal balik.

RESIKO

n  Adalah: Kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.

1. Resiko pada Perjanjian sepihak

    Resiko ditanggung oleh kreditur, debitur tidak

    wajib memenuhi prestasinya.

2. Resiko pada Perjanjian timbal balik

   Perjanjian timbal balik dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi karena overmacht maka seolah–oleh perjanjian itu tidak pernah ada.

HAPUSNYA PERJANJIAN (ps.1381 KUHPerdata)

1. Karena pembayaran;

2. Karena penawaran pembayaran;

3. Karena pembaharuan utang/novatie;

4. Karena perjumpaan utang/kompensasi;

5. Karena percampuran utang;

6. Karena musnahnya obyek;

7. Karena pembebasan utang;

8. Karena batal demi hukum atau dibatalkan;

9. Karena berlakunya syarat batal;

10. Karena daluarsa yang membebaskan.

http://staff.ui.ac.id/internal/131861375/material/FE-HUKUMPERJANJANJIAN.ppt